Ketika pangan selalu tersedia di depan mata, apakah semua orang mampu membawanya pulang?

Pangan yang melimpah di mana-mana tidak otomatis berarti semua orang bisa membawanya pulang ke rumah. Di tengah kehidupan modern saat ini, kita memang dimanjakan oleh kemudahan mendapatkan bahan makanan. Cukup jalan sebentar ke pasar tradisional, supermarket, atau warung terdekat, pilihan sayur, beras, telur, hingga buah-buahan segar sudah berderet rapi. Sekilas, ketersediaan ini memberi kesan seolah persoalan pangan sudah sepenuhnya teratasi dan menegaskan bahwa urusan perut bukan lagi perkara yang sulit di era sekarang.

Namun, stok makanan yang melimpah tidak secara otomatis sejajar dengan daya beli masyarakat, terutama jika menyangkut pangan bernutrisi. Bagi kelompok ekonomi mapan, pemenuhan gizi harian tentu bukan masalah berarti. Akan tetapi, kondisi ini sangat kontras pada kelompok rentan. Di lapangan, masih banyak warga yang terus cemas saat hendak bertransaksi, membolak-balik sisa uang tunai yang ada hanya demi memastikan pendapatan mereka cukup untuk membeli kebutuhan pokok.

Persoalan pangan di Indonesia pada dasarnya tidak sesederhana urusan bercocok tanam atau jumlah hasil panen semata. Sebagai negara kepulauan yang membentang luas, tantangan terbesarnya justru terletak pada bagaimana menyalurkan bahan makanan itu secara adil dan merata. Hambatan rantai distribusi, minimnya infrastruktur di daerah, serta keterbatasan daya beli warga sering kali menjadi tembok besar yang menghalangi masyarakat untuk mendapatkan makanan bergizi.

Jika merujuk pada konsep Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO), ketahanan pangan baru dianggap utuh jika memenuhi empat pilar: ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan gizi, dan stabilitas pasokan. Artinya, menumpuknya stok makanan di gudang atau pasar tidak ada gunanya jika kemampuan finansial masyarakat untuk membelinya masih sangat terbatas. Ketika ada sebagian warga yang bebas memilih makanan bernutrisi sementara kelompok lainnya harus bersusah payah sekadar untuk mengganjal perut, di situlah adanya masalah struktural yang perlu segera dibenahi.

Realitas Rentan di Tengah Jurang Daya Beli

Realita di lapangan makin rumit kalau kita melihat dinamika ekonomi belakangan ini. Ketika harga bahan makanan naik di tengah pendapatan harian warga yang serba tidak pasti, ruang gerak masyarakat kelas bawah otomatis makin terdesak. Situasi ini membuat pertimbangan kecukupan gizi jangka panjang terpaksa dikesampingkan. Fokus utama mereka bergeser pada batas kemampuan membeli apa yang terjangkau secara finansial supaya hari itu tetap bisa makan.

Kondisi tersebut membuktikan bahwa indikator ketahanan pangan tak bisa sekadar diukur dari ada atau tidaknya stok barang di pasar. Mengutip data FAO (Food and Agriculture Organization), sekitar 43,5% warga Indonesia secara finansial sebenarnya belum mampu menjangkau makanan bergizi seimbang. Selama jurang daya beli ini masih menghimpit kelompok rentan, persoalan pangan akan terus menjadi masalah sosial yang tak kunjung usai.

Dampak ketimpangan ini paling dirasakan oleh mereka yang sumber dayanya terbatas, seperti pekerja informal, buruh harian, keluarga pra-sejahtera, hingga kelompok lansia. Temuan Bank Dunia terkait ketimpangan pangan di Indonesia pun mencatat poin serupa, masyarakat kelas bawah adalah pihak paling cepat terguncang saat gejolak ekonomi terjadi, sebab porsi terbesar dari penghasilan mereka habis hanya untuk konsumsi harian.

Menukar Gizi demi Bertahan Hidup

Di titik inilah, jenis makanan yang dibeli akhirnya bergeser, bukan mencari yang paling sehat, tapi yang paling ramah di dompet. Para akademisi dan pengamat sosial kerap mengingatkan bahwa persoalan ini sudah masuk ke ranah keadilan sosial. Ketika seseorang terpaksa mengonsumsi makanan minim gizi karena keterbatasan uang, itu bukan lagi sekadar pilihan gaya hidup pribadi, melainkan dampak langsung dari kondisi struktur ekonomi yang menghimpitnya.

Hal ini juga berkaitan erat dengan agenda SDGs Tujuan 2 yang disuarakan Komnas HAM dan PBB terkait pemenuhan hak atas pangan yang layak. Menurut Friedrich Naumann Foundation (FNF) Indonesia, masalah mendasar di negeri ini memang bukan terletak pada ada atau tidaknya stok bahan makanan, melainkan pada kemampuan masyarakat untuk mengaksesnya secara ekonomi.

Menjembatani Celah Antara Ada dan Keterjangkauan

Kapasitas bertahan tiap keluarga dalam menghadapi gejolak harga jelas tidak sama. Keluarga yang memiliki tabungan atau penghasilan bulanan tetap biasanya masih bisa menyesuaikan anggaran saat harga bahan pokok naik. Namun ceritanya akan sangat berbeda bagi pekerja yang mengandalkan upah harian. Kenaikan harga sedikit saja, misalnya beras naik seribu rupiah per kilogram bisa langsung mengacaukan anggaran dapur mereka hari itu juga.

Pemerintah sebenarnya sudah menggulirkan bermacam program untuk menekan ketimpangan ini, mulai dari Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), program lumbung pangan, hingga intervensi kawasan pangan berbasis komunitas. Sayangnya, efektivitas langkah-langkah tersebut kerap terganjal di lapangan. Masalah klasik seperti ego sektoral antar instansi, minimnya pengawasan berbasis data yang akurat, serta belum optimalnya pelibatan warga lokal membuat dampaknya belum begitu terasa. Pendekatan yang terlalu bersifat instruksi dari atas (top-down) sering kali alpa memperhitungkan konteks kebutuhan dan kearifan masyarakat setempat.

Melihat kenyataan ini, fokus kebijakan tidak bisa lagi cuma berputar pada agenda pamer hasil panen atau pamer pasokan melimpah di pasar. Harus adanya perubahan paradigma, bukan sekadar membagi-bagikan bantuan saat krisis, melainkan membangun sistem pangan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Intervensi negara harus berani menyasar langsung ke akar masalah dengan menjaga stabilitas harga bahan pokok, mempermudah akses bantuan gizi, serta mendongkrak daya beli warga bawah agar makanan sehat tak lagi menjadi barang mewah.

Persoalan ketahanan pangan juga tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan food waste karena pangan yang terbuang menunjukkan adanya sumber daya yang telah digunakan tetapi tidak memberikan manfaat konsumsi.

Kesimpulan

Pada akhirnya, indikator keberhasilan ketahanan pangan nasional tidak boleh berhenti pada seberapa penuh etalase toko atau melimpahnya pasokan di pasar tradisional. Barang yang menumpuk di pasaran hanyalah separuh dari cerita. Selama masyarakat kelas bawah masih harus berpikir berulang kali hanya untuk membeli sebutir telur atau seikat sayur, maka keadilan pangan sebenarnya belum benar-benar terwujud.

Masalah ini sebenarnya membuktikan bahwa urusan piring dan perut bukan lagi sekadar pilihan gaya hidup masing-masing orang, melainkan cermin dari keadilan sosial di sekitar kita. Saat masyarakat kecil terpaksa memangkas kualitas gizi hanya demi menghemat pengeluaran, risikonya tidak berhenti di hari ini saja. Efek domino dari kurang gizi ini bakal berlanjut ke penurunan tingkat kesehatan hingga produktivitas anak-cucu kita di masa depan.

Artinya, kalau mau menyelesaikan ketimpangan ini, kunci utamanya terletak pada perbaikan daya beli warga. Pemerintah dan para pemangku kebijakan tidak bisa lagi cuma sibuk memikirkan angka hasil panen atau kelancaran truk distribusi di jalan. Perlindungan ekonomi bagi warga berpenghasilan rendah harus jadi prioritas utama. Sebab, memastikan setiap rumah tangga sanggup menyajikan makanan bergizi di meja makan mereka bukan lagi soal bantuan seadanya, melainkan langkah paling dasar untuk membangun masyarakat yang benar-benar sejahtera.

REFERENSI :

CNN Indonesia. (2020, December 17). Bank Dunia soroti ketimpangan akses pangan di Indonesia.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (n.d.). Tujuan 2: Tanpa kelaparan.

SDGs Komnas HAM. https://sdg.komnasham.go.id/id/tujuan-2/

Purwanti, A. E. (2025). Ketimpangan akses pangan dan strategi pemerataan di Indonesia. JAF:

Journal of Agricultural and Farming

Wikipedia contributors. (n.d.). Ketahanan pangan. Wikipedia. https://id.wikipedia.org/wiki/Ketahanan_pangan

Penulis : Wulan Fitri Handayani | Staff Biro Sumber Daya Manusia Hareudang Bandung